Negara Indonesia sudah hampir berusia 66 tahun. Semenjak Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mulai menata sistem politik dan sistem perekonomiannya. Namun semenjak zaman Orde Lama (Orla) di bawah pemerintahan Soekarno, perekonomian Indonesia justru semakin terpuruk, hal ini dapat dilihat dari tingkat inflasi yang hampir mencapai seribu persen pada saat pertengahan 1960.[1] Di sisi lain, Presiden Soekarno lebih concern terhadap politik luar negeri yang konfrontatif dan mengabaikan kondisi perekonomian serta pembangunan. Hal ini jugalah (permasalahan perekonomian) yang akhirnya menyebabkan Soekarno jatuh dari tampuk kekuasaannya.
Setelah rezim Soekarno jatuh dan digantikan oleh Presiden Soeharto, Indonesia mulai memprioritaskan perekonomian dan pembangunan. Prestasi pembangunan yang dilakukan pada masa Presiden Soeharto sungguh mencengangkan. Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% pertahun, swasembada beras tahun 1984, jumlah orang miskin berkurang dari sekitar 56% pada tahun 1970 menjadi sekitar 13% tahun 1996.[2] Prestasi yang mengagumkan inilah yang menjadikan Indonesia dianggap sebagai salah satu macan Asia, setelah Jepang, Korea Selatan dan Taiwan.
Modernisasi merupakan salah satu teori yang digunakan untuk membangun perekonomian di Indonesia. Teori modernisasi dan pembangunan pada dasarnya merupakan gagasan tentang perubahan sosial. Modernisasi sebagai gerakan sosial sesungguhnya bersifat revolusioner dan bersifat kompleks. Teori ini juga dipergunakan dikalangan interdisiplin, seperti dalam kajian sosiologi, antropologi, ekonomi, pendidikan bahkan agama.[3] Sehingga modernisasi di sini ialah memodernkan beberapa aspek (perekonomian, teknologi, masyarakat dan lain-lain) di negara yang sedang berkembang yang dirasa tertinggal.
Dalam konteks pembangunan yang dilakukan selama periode pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memang menjadikan negara-negara Barat sebagai kiblat pembangunannya. Hal ini tidak terlepas dari pada saat Presiden Soekarno lengser dari jabatannya dan digantikan oleh Presiden Soeharto, kondisi perekonomian Indonesia sedang mengalami carut-marut. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi ini Presiden Soeharto membutuhkan pinjaman dari negara-negara Barat. Hal inilah yang menjadikan Presiden Soeharto dekat dengan Barat. Dalam melakukan pembangunan pula Indonesia mengikuti ‘resep-resep’ pembangunan dari Barat. Strategi-strategi yang diimplementasikan oleh Presiden Soeharto, diantaranya:
· mengejar pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang ingin menjadi negara maju seperti negara-negara Barat, mempunyai strategi mengejar pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi di gagas oleh Walt Withman Rostow. Rostow berpendapat bahwa ada 5 tahapan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi, yaitu masyarakat tradisional, prasyarat tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan, dan konsumsi massa yang tinggi.[4] Untuk menjadi negara yang modern, suatu negara yang sedang berkembang harus memiliki modal yang cukup yang digunakan untuk membangun. Development akan berjalan secara hampir otomatis melalui akumulasi modal (tabungan dan investasi) dengan tekanan bantuan dan hutang luar negeri. Rostow juga beranggapan bahwa pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan suatu proses yang multidimensional.
Indonesia yang mengimplementasikan teori ini, pada masa Orba mulai menarik investasi dari asing dan mencari bantuan hutang ke luar negeri untuk menjadikan masyarakat Indonesia modern. Kita bisa melihat pada tahun 1967 Indonesia telah bergabung kembali dengan International Monetary Fund (IMF). Bergabungnya Indonesia dengan lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut, menyebabkan IMF dan Bank Dunia pada tahun 1968 mengevaluasi dan memformulasikan kondisi ekonomi Indonesia untuk menentukan bantuan keuangan selanjutnya.[5] Selain itu untuk menarik para investor asing sejak tahun 1985 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di bidang industri dan investasi.
· Industrialisasi
Pada rezim Orba berkuasa, sektor industri juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari industrialisasi yang dilakukan secara besar-besaran oleh pemerintah. Program industrialisasi yang dilakukan diantaranya ialah, pembangunan kawasan industri di daerah Jakarta, Karawang Cilacap, Surabaya, Medan, dan Batam. Hal ini sesuai dengan anjuran IMF, yakni anjuran untuk mengambil kebijaksanaan pintu terbuka, yang memungkinkan masuknya investor dari berbagai negara ke Indonesia. Sektor-sektor industri yang dibangun oleh pemerintah diantaranya, industri pertanian, mengembangkan industri non pertanian terutama minyak dan gas bumi, industri perkapalan dengan dibangun galangan kapal di Surabaya yang dikelola oleh PT.PAL Indonesia dan pembangunan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang kemudian berubah menjadi PT. Dirgantara Indonesia
Pola pembangunan yang dilakukan pada masa Orba bahkan hingga saat ini, yang lebih menitikberatkan pada pencarian modal baik itu malalui investasi luar negeri hingga mencari bantuan hutang luar negeri inilah yang menjadikan Indonesia terus bergantung dengan pihak asing. Ketergantungan ini jugalah yang mengakibatkan Indonesia jatuh karena krisis moneter di tahun 1997-1998. Walaupun pembangunan yang dilakukan oleh Indonesia mulai menunjukkan hasil yang progresif, namun hingga saat ini Indonesia belum mampu untuk menyaingi negara-negara maju. Hal ini hampir selaras dengan teori dependensia.
Teori depedensia ini dicetuskan oleh Ander Gunder Frank. Frank memiliki hipotesis diantaranya:
a. dalam struktur hubungan antara negara-negara metropolis maju dengan negara-negara pinggiran yang terbelakang, pihak metropolis akan berkembang dengan pesat sedangkan pihak pinggiran akan tetap dalam posisi keterbelakangan
b. negara-negara miskin yang sekarang menjadi negara pinggiran, perekonomiannya dapat berkembang dan mampu mengembangkan industri yang otonom bila tidak terkait (delinkages) dengan negara-negara metropolis dari kapitalis dunia, atau kaitannya sangat lemah
c. kawasan-kawasan yang sekarang sangat terbelakang dan berada dalam situasi yang mirip dengan situasi dalam sistem feodal adalah kawasan-kawasan yang pada masa lalu memiliki kaitan yang kuat dengan metropolis dari sistem kapitalis internasional, kawasan-kawasan ini adalah penghasil ekspor barang mentah primer yang terlantar akibat adanya hubungan perdagangan internasional. [6]
Hingga saat ini Indonesia belum berani untuk memutuskan hubungan dengan negara-negara maju. Justru Indonesia semenjak periode Orla, Orba, hingga pasca Orba selalu mengalami dilema antara independesi dengan pembangunan. Hal ini dikarenakan Indonesia selalu membutuhkan bantuan asing. Pilihan yang mengutamakan negara donor seringkali harus mengesampingkan pada prinsip independensi, sedangkan sebaliknya, pilihan yang mengutamakan pada independensi akan mengorbankan pembangunan. Indonesia sebenarnya sudah menyadari bahwa ketergantungan pada pihak asing, bisa membahayakan perekonomiannya. Namun implementasinya ialah pemerintah Indonesia tidak berani dan tegas untuk memutuskan hubungan dengan negara-negara maju tersebut. Hal ini jugalah yang seringkali berdampak pada pelanggaran-pelanggaran kedaulatan bahkan hingga pelecehan terhadap Indonesia.
Berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Brasil, Brasil di bawah pemerintahan Presiden Cardoso berani untuk memutuskan hubungan dengan negara-negara core. Cardoso berpendapat bahwa untuk menghentikan ketergantungan ini (ketergantungan dengan pihak asing) Brasil harus berani mengalihkan konsentrasi ekonomi yang tadinya mengekspor raw material ke negara core, menjadi penggunaan hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang diolah oleh industri dalam negeri. Cardoso melihat bahwa Brazil memiliki penduduk yang cukup besar, sehingga jika hasil SDA di kelola dalam negeri dan hasil proses produksinya tersebut di konsumsi oleh masyarakat dalam negeri ini akan mendatangkan spill over effect. Spill over effect di sini terlihat dari mulai berkembangnya industri-industri kecil pengolah hasil SDA dan ini juga akan berdampak terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakan Brazil. Selain itu Cardoso juga berani untuk melepaskan diri (Brasil) dari ketergantungannya terhadap negara core. Hasilnya bisa kita lihat bersama Brasil saat ini tumbuh menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.
Walaupun Indonesia belum mampu tumbuh menjadi negara yang maju dan modern, namun pembangunan yang telah dilaksanakan di Indonesia hingga saat ini sudah mulai memperlihatkan hasil yang progres. Ini dapat dilihat dari posisi Indonesia yang berawal dari negara periphery, sekarang mulai beranjak menjadi negara semi periphery. Bahkan ada ramalan bahwa Indonesia akan tergabung dengan kekuatan ekonomi baru bersama dengan Brasil, Rusia, India dan Cina (BRIC). Ini juga dapat dilihat dari tergabungnya Indonesia menjadi anggota G20. Perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga makin kokoh. Hal ini dapat dilihat dari perekonomian dan pembangunan di Indonesia yang tidak terhempas karena krisis global di tahun 2008. Justru negara-negara Barat, khususnya AS terkena krisis global pada tahun 2008 dan hingga saat ini terus berupaya memulihkan perekonomiannya. Bahkan negara seperti Yunani dan Portugal hingga saat ini masih berupaya keluar dari dampak krisis tersebut. Salah satu penyebab Indonesia berhasil bertahan dari krisis global pada tahun 2008 ialah perekonomian di Indonesia lebih banyak berkutat di sektor riil dibandingkan sektor non riil. Selain itu perekonomian Indonesia juga tidak terlalu tergantung pada sektor ekspor, melainkan sebagian besar dikonsumsi masyarakat dalam negeri.
Menurut World System Theory yang dicetuskan oleh Imanuel Wallerstein, ada tiga kutub model negara, yakni negara pusat, semi pinggiran dan pinggiran.[7] Kategori semi pinggiran diajukan mengingat diperlukannya model tengah bagi negara-negara pinggiran untuk menghindari krisis. Selain itu, negara semi pinggiran juga diperlukan untuk memungkinkan reinvestasi maupun relokasi modal bagi pemilik modal dari negara center untuk akumulasi lebih lanjut. Melalui pembahasan tata ekonomi kapitalis dunia ini, Wallerstain dan pengikutnya pada dasarnya mencita-citakan suatu tata ekonomi dunia yang berkeadilan ekonomi dan politik atau dunia yang demokratis dan egaliter.
Di Indonesia sendiri strategi-strategi dari negara pinggiran menuju negara semi pinggiran dan yang terakhir menjadi negara pusat sudah pernah untuk coba dijalankan. Posisi Indonesia saat ini ialah negara pinggiran. Dalam proses dari negara pinggiran menjadi negara semi pinggiran Indonesia melakukan strategi-strategi seperti:
· Melakukan Industri Subtitusi Impor (ISI).
Indonesia telah mencoba untuk menerapkan program ini. Banyak sektor-sektor industri yang dibangun untuk melaksanakan ISI. Kita dapat melihat dari adanya industri perkebunan, bahan mentah, pendukung manufaktur, hingga industri oromotif di Indonesia.
· Mengundang modal asing dengan menyediakan segala bentuk kemudahan.
Program ini dapat dilihat dari sejak tahun 1985 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di bidang industri dan investasi.
· Mengundang minat Multi National Corporation (MNCs)
Program ini juga dapat dilihat dari upah tenaga kerja Indonesia yang cukup murah. Program lainnya yang digunakan pemerintah untuk menarik investor asing ialah dengan menciptakan kestabilan politik dan keamanan. Namun program di atas harus terus di tambah dengan program lainnya, karena pada faktanya banyak investor asing yang lebih tertarik berinvestasi di negara lain karena mereka memiliki berbagai kemudahan seperti, tax holiday, kemudahan mengurus perizinan usaha serta infrastruktur yang mendukung.
Sedangkan strategi untuk menjadi negara pusat yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia diantaranya,
· Memperluas jaringan pasar
Banyak industri-industri di Indonesia yang sekarang pemasaran produknya berorientasikan pada pasar internasional. Sebagai contoh ialah, industri kerajinan dan industri rokok. Perusahaan-perusahaan di Indonesia juga terus memperbaiki kualitasnya agar mampu bersaing dengan produk asing di pasar internasional.
· Melakukan subsidi
Pemerintah Indonesia juga telah berupaya untuk membantu dan melindungi masyarakatnya yang tidak mampu. Kita dapat melihat dari program pemerintah yang memberikan subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu seperti, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), program Kredit Usaha Rakyat (KUR), program PNPM mandiri, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga program Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).
· Memanipulasi selera konsumen dengan promosi
Usaha yang telah dilakukan pemerintah ialah dengan cara menekankan kembali pada masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Peraturan penggunaan kain batik pada instansi-instansi pemerintah pada hari Kamis dan Jum’at ialah contoh nyata usaha pemerintah. Selain itu banyak perusahaan-perusahaan milik Indonesia yang menuliskan kata-kata dalam setiap produknya “100% Indonesia” atau “bangga produk Indonesia”.
Dalam melaksanakan pembangunan, ada baiknya Indonesia belajar kepada negara Jepang. Jepang merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia yang berasal dari benua Asia. Menurut data yang dilansir Humant Development Index (HDI) dan Freedom House (1998-2005), Jepang menempati posisi ke 11 diantara negara yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi.[8] Dalam segi korupsi pun, Jepang ternyata juga menorehkan prestasi. Terbukti dari data yang yang dilansir oleh Freedom House dan Transparancy Internasional (1998-2005), Jepang tergolong memiliki tingkat korupsi yang rendah. Lebih hebatnya, keberhasilan Jepang dalam kedua hal tersebut juga diiringi oleh tingkat demokrasi politik yang tinggi dengan Freedom Index (FI) berada pada kisaran 1-2,5.[9]
Kalau kita pelajari ada beberapa ciri menonjol dalam model ekonomi di Jepang yang berbeda dengan teori-teori membangun dari Barat, diantaranya adalah:[10]
· Negara menjadi sentral dalam penentuan keputusan jangka panjang, pertumbuhan ekonomi, konsensus antar lembaga, pengembangan teknologi dan seterusnya. Namun, negara melakukan sangat sedikit sekali campur tangan dalam tingkat pelaksanaannya.
· Kemitraan negara atau birokrasi dengan kaum wiraswasta dalam rangka merebut pasar dunia. Sehingga antara negara dan wiraswasta terjadi kerja sama yang baik dalam merebut pasar dunia tersebut dan terhindar dari rivalitas yang tidak perlu. Maka dikenalah istilah Japan Incorporated sebagai kunci keberhasilan model Jepang.
· Sistem subsidi untuk kebutuhan pokok yang menjamin secara selektif proses redistribusi kepada para petani serta kelas-kelas sosial yang rendah lainnya dari hasil-hasil pertumbuhan ekonomi, terutama kinerja dari hasil penguasaan dunia berkat kinerja yang tidak mengulang model barat dalam industrialisasi, praktik manajemen sumber daya manusia dan pengembangan teknologi mereka.
· Hampir tidak signifikan peran serikat buruh dalam proses pengambilan keputusan ekonomi politik. Akan tetapi hal tersebut dikompensasi oleh proses mikro perusahaan dalam bentuk konsultasi reguler, mulai dari yang sifatnya harian, mingguan, bulanan dan seterusnya, yang inheren dalam sistem ‘bekerja seumur hidup’. Pada gilirannya sistem ini menjamin tingkat kesejahteraan buruh serta tingkat full employment dalam sistem ekonomi keseluruhan.
Prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Jepang tidak lain karena disebabkan oleh adanya percampuran kearifan lokal, budaya hingga agama dengan ‘resep-resep’ pembangunan dari Barat. Dalam hal pemerataan pendapatan misalnya tidak terlepas dari adanya nilai tradisional konfusianisme yang mampu mengeliminasi masalah kelas sosial. Jepang juga menjadi bukti keunggulan teori heterodoks, dimana dalam teori heterodoks sangat memperhatikan nilai-nilai lokal, agama dan kondisi struktural serta kultural yang ada di negara sedang berkembang.[11] Bahkan nilai-nilai tersebut direaktualisasikan dalam proses pembangunan.
Belajar dari keberhasilan pembangunan di Brasil dan Jepang, seharusnya pemerintah Indonesia mulai berani sedikit demi sedikit melepaskan ketergantungannya dengan pihak asing. Hubungan kerja sama dengan pihak asing ini memang mampu memperbaiki perekonomian Indonesia melalui penyerapan tenaga kerja dan mendatangkan devisa. Namun jika dikaji dengan seksama alangkah arifnya jika SDA yang melimpah di bumi pertiwi ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan berani belajar untuk melepaskan ketergantungan ini, Indonesia kelak akan mampu dihargai. Karena sering kali ketergantungan dengan pihak asing ini dijadikan oleh pihak asing sebagai senjata untuk melecehkan bangsa ini.
Walaupun saat ini pembangunan di Indonesia sudah mampu membawa negara ini menjadi negara semi periphery, namun yang merasakan akan hasil dari pembangunan ini kebanyakan ialah masyarakat perkotaan. Sedangkan masyarakat pedesaan tidak terlalu bisa menikmati hasil dari pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak terlalu bermanfaat jika tidak diiringi dengan pemerataan. Justru ketimpangan pembangunan yang semakin mencolok antara masyarakat dan pedesaan hanya akan memicu berbagai konflik.
Selain itu sudah seharusnya Indonesia mulai melakukan pembangunan dengan berkaca dengan kondisi riil dalam negeri. Karena tidak selamanya ‘resep-resep’ pembangunan dari Barat benar adanya. Karena bisa jadi ‘resep-resep’ pembangunan ini sarat dengan ideologi-ideologi terselubung.
[1] Ganewati Wuryandari. 2008. Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 108.
[2] Didin S. Damanhuri. 2010. Ekonomi Politik dan Pembangunan; Teori, Kritik dan Solusi Bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang. Bogor: IPB Press, hal. 72.
[3] Mansour Fakih. 2008. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 54.
[5] Tri Nuke Pujiastuti. 2008. Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 120.
[6] A.G. Frank. 1973. “The Development of Underdevelopment” in C.K Wilber (Ed) The Political Economy of Development and Underdevelopment . New York : Random House
[11]Didin S. Damanhuri. Op.Cit, hal. 75.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar